OTO.VIRALNEWS.ID - Kanada tengah menghadapi tantangan besar di sektor otomotif akibat penerapan tarif 25% oleh Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, terhadap kendaraan yang diekspor ke Negeri Paman Sam.
Kebijakan ini memicu kekhawatiran besar bagi industri otomotif Kanada dan mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan kembali investasi dari produsen mobil listrik China, BYD.
Duta Besar Tiongkok untuk Kanada, Wang Di, menyoroti bahwa berbagai kebijakan Kanada dalam beberapa tahun terakhir telah mengurangi minat perusahaan China untuk berinvestasi.
Langkah-langkah seperti perintah divestasi terhadap tiga perusahaan mineral China, penutupan cabang TikTok, dan pelarangan perusahaan AI DeepSeek menjadi faktor utama yang membuat investor dari Negeri Tirai Bambu berpikir ulang.
Sebelumnya, BYD menunjukkan minat kuat untuk menanamkan modal di Kanada. Namun, menurut Wang Di, hambatan yang dihadapi perusahaan akhirnya membuat mereka mengalihkan investasi ke negara lain dengan hasil yang lebih sukses.
Ia juga menekankan bahwa jika BYD dapat masuk ke pasar Kanada, konsumen akan mendapatkan kendaraan listrik berkualitas tinggi dengan harga lebih terjangkau.
Kebijakan keras Kanada terhadap perusahaan China didasarkan pada alasan keamanan nasional dan perlindungan industri otomotif domestik. Selain itu, Kanada juga menunjukkan solidaritas dengan AS, yang khawatir bahwa merek-merek China bisa memanfaatkan Kanada sebagai pintu belakang untuk masuk ke pasar Amerika.
Namun, dengan adanya tarif baru dari Trump, kebutuhan Kanada akan investasi seperti dari BYD justru semakin mendesak. Kebijakan ini berpotensi memaksa produsen mobil untuk memindahkan produksi ke AS, yang bisa berujung pada hilangnya banyak pekerjaan di sektor manufaktur otomotif Kanada.
Sayangnya, peluang tersebut tampaknya sudah terlewat. Juru bicara BYD, Frank Girardot, menegaskan bahwa saat ini BYD tidak memiliki rencana membangun fasilitas manufaktur di Kanada dan lebih memilih fokus pada layanan bus yang sudah digunakan oleh beberapa operator transportasi di negara tersebut.
Situasi ini semakin menegaskan kompleksitas hubungan dagang internasional serta perlunya strategi yang lebih fleksibel dalam menghadapi dinamika kebijakan global yang terus berubah.
