OTO.VIRALNEWS.ID – Pemerintah China melalui Kementerian Industri dan Teknologi Informasi (MIIT) resmi membuka konsultasi publik pada 17 September 2025 terkait draf standar nasional baru bertajuk “Persyaratan Keselamatan untuk Sistem Bantuan Mengemudi Gabungan dalam Kendaraan Terhubung Cerdas.”
Aturan ini disiapkan untuk menutup celah keamanan yang muncul pada sistem bantuan mengemudi Level 2 (L2), teknologi yang kini semakin luas digunakan di Negeri Tirai Bambu.
Sistem ini memungkinkan pengendara berkendara lebih nyaman dan ringan, namun tetap membutuhkan kewaspadaan penuh dari pengemudi.
Popularitasnya terbilang pesat. Dari Januari hingga Juli 2025, penjualan mobil penumpang dengan sistem bantuan mengemudi gabungan mencapai 7,76 juta unit atau naik 21,31 persen secara tahunan.
Angka penetrasinya pun menembus 62,58 persen, meningkat 6,5 poin persentase dibanding periode yang sama tahun lalu.
Namun, adopsi yang cepat juga membawa tantangan besar. MIIT menyoroti praktik pemasaran yang dinilai menyesatkan, misalnya penggunaan istilah “advanced autonomous driving” atau “zero takeover.” Istilah semacam ini dianggap membingungkan konsumen karena mengaburkan perbedaan antara bantuan mengemudi dan teknologi otonom penuh.
Akibatnya, sebagian pengemudi menjadi lalai, melepas tangan dari setir, atau tidak fokus saat berkendara. Kondisi tersebut telah memicu sejumlah kecelakaan serius yang menuai perhatian publik.
Dalam rancangan regulasi, MIIT menegaskan tiga pilar utama keselamatan. Pertama, persyaratan performa fungsional, mulai dari kondisi operasi sistem, interaksi manusia-mesin, keamanan fungsional dan siber, hingga pencatatan data.
Kedua, proses manajemen, yaitu standar keselamatan sejak tahap riset, produksi, hingga operasional kendaraan. Ketiga, panduan penggunaan, yang mewajibkan fitur deteksi tangan pengemudi dan pemantauan pandangan mata.
Jika pengemudi terdeteksi melepaskan tangan dari setir atau mengalihkan pandangan, sistem wajib memberikan peringatan. Bila tetap tak dihiraukan, kendaraan harus otomatis menonaktifkan sistem secara aman. Pelanggaran berulang akan berujung pada pembatasan penggunaan sementara.
Standar ini secara khusus menargetkan sistem L2, di mana pengemudi tetap memegang kendali penuh dan wajib siap mengambil alih dalam keadaan darurat.
Dengan aturan baru ini, pemerintah berharap industri otomotif lebih transparan dalam memasarkan teknologi, menjaga keselamatan pengguna, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap kendaraan cerdas.
